Payung Hukum, Dilema Pembangunan dan Lingkungan (2-habis)

12376847_1067169733347443_1566116638361666376_n
Foto by detikcom

Logika kebijakan dan peraturan perundangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, bukanlah untuk menghalangi aktivitas pembangunan. Untuk itulah dilakukan zonasi. Keliru jika dianggap kawasan pesisir dan pulau-pulau tidak boleh atau haram dilakukan pembangunan atau bahkan reklamasi sekalipun. Pembangunan penting, tetapi perlu pertimbangan-pertimbangan dari seluruh aspek kehidupan manusia dan lingkungan, baik aspek sosial, ekonomi, politik, hukum dan lingkungan bahkan budaya. Barangkali informasi ini yang mesti diluruskan dan disampaikan sebagai bahan sekaligus kontra-argumentasi kepada para pemerhati lingkungan.

Bagaimanapun, dalam UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengharuskan adanya dokumen RTRW yang disahkan oleh Pemerintah Propinsi, dalam bentuk Perda. Kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta memberi pelajaran penting kepada banyak daerah. Bahwa kekosongan hukum sebelum disahkannya Perda RZWP3K dapat diisi dengan Perda Rencana Tataruang (Monggo yang ahli Tataruang).

Pertanyaan pentingnya, bagaimana nasib pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah lain di Indonesia?

Dari sisi kebijakan, sudah barang tentu memiliki potensi masalah yang hampir tak berbeda dengan Jakarta. Boleh jadi aroma kongkalingkong dalam proses penyusunan dokumen perencanaan amanat UU Nomor 27 Tahun 2007 menjadi hal biasa, dan tentu ini tidak bisa diabaikan. DKI Jakarta sudah membuktikan. Banyak daerah di Indonesia yang patut disorot, utamanya soal prosedur hukum penerbitan perizinan usaha atau kegiatan wilayah pesisir. Belum lagi perubahan kewenangan dari UU 27 Tahun 2007 ke UU Nomor 1 Tahun 2014 juga menarik untuk ditelusuri oleh KPK. Mengapa? Karena kewenangan pengelolaan wilayah pesisir yang sebelumnya dibawah kendali pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun dan menetapkan RZWP3K untuk 1/3 kewenangan Propinsi justru ditarik ke tingkat Propinsi seluruhnya dan hanya menyisahkan hak usul kabupaten.

Selain kebijakan, sumberdaya manusia dan penguasaan teknologi dalam menopang pembangunan di daerah menjadi persoalan tersendiri. Jangan sampai daerah berhenti membangun hanya karena urusan ketentuan peraturan perundangan yang ruwet dan menaikan asam urat itu. Namun jangan pula pembangunan yang justru merusak lingkungan justru digelorakan pemerintah daerah, seperti pembangunan wilayah pesisir kabupaten Muna ini. Keselarasan menjadi kata kunci semangat pembangunan ke depan.

Namun demikian, melihat fenomena yang ada boleh jadi setiap kepala daerah potensial terjerat kasus hukum serupa. Belum lagi mekanisme pengajuan beberapa izin mesti melalui Kementerian terkait dengan leading sektornya KKP. Sebagai contoh Penetapan Zona Konservasi Laut Daerah atau kebijakan pengelolaan lainnya.

Sudahkah sesuai prosedur perundangan?

Saya hanya kaget saja, tiba-tiba pada satu gugusan pulau di perairan Sulawesi Tenggara ini, sebut saja di Selat… (yah yang itulah saya maksud) ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Lho kok bisa? Padahal setahu saya, draf naskah akademik Rancangan Perda RZWP3K daerah ini baru diajukan 2015 lalu dan belum dilakukan pembahasan Raperda, tapi penetapan kawasan konservasi lautnya sudah diterbitkan sejak sebelum 2013 lalu. Ah.. rasanya bukan hanya reklamasi Pantai Utara Jakarta yang bikin saya lagi-lagi #GagalPaham tapi juga permainan sulap yang apik dan aduhai ini.

Dari sisi semangat konservasi dan perlindungan sumberdaya laut, kebijakan ini patut diapresiasi karena ini hal positif. Tapi apakah kebijakan daerahmu itu sudah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang ada, utamanya UU 27 tahun 2007?

Rochmady
Founder Mokesano Institut
Direktur Center Study for Coastal and Isle (CSCI)

Payung Hukum, Dilema Pembangunan dan Lingkungan (1 dari 2)

12376847_1067169733347443_1566116638361666376_n

“Dikotomi antara semangat melindungi sumberdaya dan gelora pembangunan, sama artinya tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.” kata saya.

Operasi Tangkap Tangan atau OTT terhadap M. Sanusi, Anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Komisi D, membuka mata kita betapa ruang pesisir dan laut memiliki nilai strategis dan penting dalam arena pembangunan beberapa dasawarsa terakhir ini. Beberapa pakar menyebut semangat pembangunan ke depan senantiasa akan berorientasi ke dan dari laut. Sumber penopang kehidupan hingga strategi politik pada dekade ke depan jauh lebih banyak akan bersentuhan dengan laut dan kelautan. Tak heran Presiden Joko Widodo mengambil titik tolak visi pembangunan yang hendak menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

PodomoroGate sebut saja begitu supaya keren-keren sedikit, atau kasus Reklamasi Pantai Utara (Pantura) Jakarta yang kini ditangani KPK RI dengan nilai suap yang cukup fantastis sebesar Rp.2M bukanlah nilai yang kecil. Kasus ini memberi kita informasi, bahwa sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki nilai ekonomi tinggi. Itu baru pada aspek fisiknya saja, belum aspek sumberdaya hayati (ikan dan non-ikan) dan non-hayati (energi gelombang, minyak, gas, pasir dan lainnya) maupun jasa-jasa lingkungan lainnya (pariwisata, diving, dan lainnya), tentu nilai ekonominya tidak sedikit. Bahkan prediksi para ahli yang merilis nilai ekonomis potensial untuk sumberdaya ikan saja, angkanya bisa lebih dari separuh nilai APBN Indonesia saat ini per tahunnya. Fantastis bukan?

Pemerintah DKI yang merencanakan melakukan reklamasi Pantura yang dalam kegiatannya melibatkan salah satunya PodomoroGate, akan menghasilkan 17 pulau buatan. Ingat! PodomoroGate hanya salah satu, salah duanya masih banyak developer lain yang terlibat. Dari 17 pulau buatan itu saja, sudah memiliki nilai ekonomi yang luar biasa besar. Suapnya saja 2M. Bagaimana dengan potensi pulau Indonesia dengan jumlah mencapai lebih dari 17ribuan pulau? Berapa nilai ekonomi yang bisa diperoleh jika dikelola baik? Berarti 2×17.000 sama dengan 34.000 M. Itu baru angka suapnya. Fantastis bukan? Lagi-lagi ini belum menyentuh seluruh potensi ekonomi sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu sendiri. Woww..

Lebih dalam, OTT yang kini dipastikan melibatkan PodomoroGate lebih pada soal Raperda dan prosedur hukum sebuah peraturan perundangan yang tidak semestinya terkait legalisasi tindakan reklamasi yang telah dilakukan. Lebih tepatnya terkait legalisasi atas hasil reklamasi yang membentuk 17 pulau buatan di Pantai Utara Jakarta. Sepintas, suap dan atau korupsi M. Sanusi lumayan kabur tuk dimengerti, terlebih dikaitkan dengan reklamasi, izin prinsip, izin pengelolaan, kewajiban 5% dan 15%. Apa hubungan semua itu? Memang, semuanya hanya serpihan. Bagi developer, suap terkait langsung dengan hak penguasaan dan pemanfaatan lahan atau tanah hasil reklamasi.

Reklamasi Butuh Payung Hukum,

Pada Pasal 9 ayat 1 UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa Rencana Zonasi WP3K merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pemprov dan/atau pemkab, yang diselaraskan dengan RTRW pemprov atau pemkab, pada ayat 2. Sementara pada ayat 4, mengamanatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Propinsi untuk memiliki dokumen perencanaan.

Dokumen tersebut dikenal sebagai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan masa berlaku 20 tahun yang dapat direvisi setiap 5 tahun sekali, yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Selain dokumen itu, daerah juga harus memiliki dokumen Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K) dan dokumen Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAWP3K).

Lalu apa artinya dokumen perencanaan itu? Jika suatu wilayah pesisir dilakukan pembangunan tanpa perencanaan tentu sesuai UU tadi, dipastikan akan terjadi tumpang tindih kegiatan. Simpelnya, semrawut. Semua stakeholder akan merugi, baik secara ekonomi, maupun ekologis, sosial dan politik. Untuk itu perlu diatur demi kehidupan bersama. Itulah UU Nomor 27 Tahun 2007.

Dengan demikian menarik untuk dicermati, oleh karena menjadi jelas bagi kita dengan nalar silogisme untuk mencerna sembelit izin dan prosedur perundangan terkait kegiatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Setiap bentuk kegiatan pembangunan di pesisir tidak boleh berada diluar jangkauan dokumen perencanaan sesuai amanat UU Nomor 27 Tahun 2007 tadi. Segala kegiatan menjadi terpayungi secara hukum, melindungi livelihood masyarakat dan lebih penting lagi menjamin perlindungan lingkungan bagi semua pemangku kepentingan.

Kekeliruan reklamasi Pantura dan atau bentuk kegiatan lainnya bahkan di berbagai daerah adalah melakukan aktivitas ditempat yang tidak direncanakan sesuai zonasi pemanfaatannya atau peruntukkannya. Jika sudah begitu, pasti ada pihak yang dirugikan baik secara ekonomi, ekologis, sosial, dan lainnya. Padahal prinsip zonasi adalah memastikan pemanfaatan lahan secara bersama, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dari seluruh aspek kehidupan. Jikapun dirugikan maka dokumen perencanaan itu telah memberi solusi berupa kompensasi. Jika ada pihak yang merugi tanpa termasuk penurunan kualitas lingkungan sekalipun, kegiatan itu tidak dilaksanakan.

Terlepas dari itu, dilema pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khusus kegiatan reklamasi tidak hanya terjadi di DKI Jakarta yang kini ramai dibincangkan. Tapi juga terjadi di kota lain di Indonesia ini. Hemat saya, di berbagai daerah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu tersimpan potensi masalah yang tidak sedikit.

Masalah yang mengemuka khususnya di daerah terkait tiga hal, kebijakan, sumberdaya manusia dan teknologi. Entah karena sumberdaya ahli pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memang masih terbatas (kuantiti dan kualiti) ataukah pemahaman pelaksana kebijakan yang belum baik oleh pemerintah daerah ataukah ada indikasi pembiaran atau bahkan mungkin saja ada kongkalingkong antara pemerintah dan pebisnis yang masuk wilayah pesisir. Yang saya sebut terakhir itu mengemuka dikasus pantai utara Jakarta. Dan itu sulit dibantah bukan..?

Mau tau potensi masalah dari aktivitas pembangunan wilayah pesisir lainnya? Coba cek deh project reklamasi pantai Losari, Makassar yang lebih dikenal dengan Center Point of Indonesia itu, apa sudah tepat. Coba cek pula pembangunan jembatan Bahteramas di Teluk Kendari? Apa sudah tepat? Teluk Kendari makin dangkal bukan? Kabar yang beredar bahkan Teluk Ambon Bagian Dalam juga terindikasi hal serupa dan tentu tidak ketinggalan banyak wilayah lainnya. Yah itulah setumpuk fakta yang butuh penyelesaian jika dianggap bermasalah. Tapi bukan berarti bahwa dengan alasan-alasan prosedural hukum itu, lalu pembangunan di wilayah pesisir harus kita tolak. Atau oleh karena menghilangkan ekosistem karang dan berbagai jenis habitat organisme laut, lantas reklamasi kita tolak. No! Keliru bung, bagi saya melindungi sumberdaya laut dan seluruh komponennya itu penting, pembangunan juga penting. Justru dengan pengetahuan dan teknologi yang kita milikilah mestinya pembangunan dan perlindungan sumberdaya laut itu diselaraskan.

Saya tidak sedang mengatakan bahwa daerah-daerah itu izin-izin reklamasi maupun kegiatan lainnya bermasalah, atau kegiatan pembangunan wilayah pesisirnya tidak didasarkan pada Perda RZWP3K dan seterusnya lho.. Tapi cobalah anda cek sendiri. Saya juga tidak ingin bicara soal kasus suap bahkan sebelum atau sesudah diringkusnya M. Sanusi, tetapi semata soal sembelit bahkan semrawutnya sistem perizinan di republik ini, potensial menjerat siapa saja ke ranah tindak pidana korupsi.

Khusus untuk penataan ruang wilayah pesisir dan laut dari sisi kebijakan dan peraturan perundangan yang dibutuhkan seyogyanya relatif sudah komprehensif, setidaknya begitu. Hanya saja pada tataran pelaksanaan kebijakan, daerah terkesan belum mampu menghadirkan dokumen perencanaan sesuai amanat UU Nomor 27 Tahun 2007 itu. Anda tentu tau masalahnya, ini terkait sumberdaya daya manusia yang memang dan masih terbatas. Ahli-ahli pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum dimiliki. Jikapun ada, daerah belum manfaatkan mereka.

Padahal, setelah diundangkannya UU Nomor 27 Tahun 2007 yang diubah beberapa pasal dengan UU Nomor 1 tahun 2014, UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, jelas sekali kewajiban daerah untuk miliki Perencanaan Strategis, Zonasi, Pengelolaan dan Rencana Aksi maupun Penataan Ruang Laut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Memang dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 sebelum perubahan, kewenangan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil oleh Pemerintah Propinsi sejauh 12 mil sementara Kabupaten 1/3 dari luas kewenangan Propinsi. Namun sampai dengan tahun 2014 banyak daerah yang belum juga mengatur atau belum menerbitkan Perda RZWP3K dan segala turunannya, akibatnya sejak diundangkan hingga 2013 banyak daerah termasuk Jakarta tidak punya RZWP3K.

Dengan memiliki dokumen perencanaan itu, daerah menindaklanjuti dalam berbagai bentuk perizinan maupun segala turunannya, agar segala aktivitas di wilayah pesisir dapat terarah sesuai rencana. Jika dalam pelaksanaannya ditemukan masalah, ya direvisi pada periode berikutnya. Tapi nyatanya pemerintah daerah tingkat kabupaten tidak mampu melaksanakan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir. Sehingga pada UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pada Pasal 1 ayat 2, perubahan atas Pasal 14 yang seolah mengkerdilkan hak dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota hanya sekedar pengusul.

Mari sedikit fokus ke Reklamasi Pantura Jakarta, bukankah dari sisi hukum sesuai UU yang ada, bagi saya agak sulit menghindar dari KPK, oleh karena secara hukum semuanya telah diatur. Hemat saya, bahkan MenKP sekalipun bisa saja terjerat oleh karena tidak menjalankan kewenangan konstitusionalnya sebagai regulator pembangunan, sebagaimana diatur dalam pasal 26A ayat 1 UU Nomor 1 tahun 2014. Pihak gubernur pun demikian, overlaping kewenangan. Saya tidak menemukan kewenangan diksresi seorang Gubernur yang menerbitkan izin pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tanpa landasan hukum. Untuk ini saya ‪#‎GagalPaham‬.

Rochmady
Founder Mokesano Institut
Direktur Center Study for Coastal and Isle (CSCI)

Ewa Wuna Masih Ada

silat
Foto by Fajar.co.id

Setiap suku daerah-daerah di Indonesia memiliki keunikan seni hingga budaya masing-masing. Dengan itu, secara sosial budaya bangsa ini begitu kaya. Dari sisi bahasa, adat, hingga seni bela diri, kita sungguh kaya.

Salah satu seni, budaya yang dimiliki Suku Muna yang menempati Pulau Muna adalah Seni Beladiri Ewa Wuna. Daerah dibawah administrasi Kabupaten Muna ini memiliki seni beladiri silat dengan teknik yang khas, lebih dikenal masyarakat lokal dengan sebutan Ewa Wuna. Silat ini merupakan bagian dari seni tari yang dikembangkan pemimpin lokal ketika itu. Untuk menjaga kelestariannya, secara terselubung diturunkan dari generasi ke generasi. Silat Muna merupakan salah satu dari sekian banyak kekayaan budaya daerah di Indonesia yang tidak hanya memiliki nilai-nilai historis tapi juga terkandung spirit, kearifan bahkan sikap hidup (way of life).

Konon, Ewa Wuna pertama kali dikembangkan oleh Baginda Lakilaponto (Raja Muna sekaligus Sultan Butun Pertama). Dialah yang menciptakan, menyebarkan ilmu Ewa Wuna. Sebagai orang yang menguasai seni Ewa Wuna lalu menyebarkannya di lingkungan keluarga, kerabat di istana hingga ke luar negeri seperti China. Dikisahkan, Raja Lakilaponto menyebarkan seni beladiri Tinda Lalo yang merupakan dasar dari ilmu silat Ewa Muna, dari Jazirah Sulawesi, Jawa, Sumatera. Dengan keberanian dan keperkasaannya, beliau menyebarkan dan mengajarkan seni bela diri miliknya ke seantero Asia.

Untuk itulah diyakini seni beladiri kung fu China yang masyhur itu merupakan turunan ajaran seni beladiri Tinda Lalo. Ketika berada ditangan para biksu-biksu Wihara, seni beladiri Tinda Lalo menjelma sebagai sikap hidup. Berbeda halnya ketika ajaran seni beladiri Tinda Lalo Berada di tangan Ip Man (Master Kung Fu China), Tinda Lalo berubah menjadi seni beladiri mumpuni dan cukup disegani ketika itu. Di Muna sendiri, Tinda Lalo bahkan mengilhami lahirnya berbagai bentuk seni beladiri yang salah satunya adalah silat Ewa Wuna.

Sebagai arsitektur seni beladiri Tinda Lalo, Baginda Lakilaponto memang dikenal sebagai Raja Pemberani. Keberaniannya terlihat sejak beliau berhasil mengalahkan dan membunuh perompak atau bajak laut La Bolontio yang dikenal sebagai perusuh dan pembajak di sekitar Laut Sulawesi ketika itu. Ketika telah menjadi Sultan Butun I dengan gelar Sultan Murhum atau Khalifatul Ghamis, beliau berhasil menggagalkan pembentukan Kerajaan Laiwoi di Mekongga yang dinisiasi oleh Belanda. Peristiwa heroik itu bahkan dikenal hingga hari ini sebagai Pertempuran Delapan Hari yang melegenda. Dalam bahasa Mekongga, pertempuran itu dikenal sebagai Pertempuran Halu Oleo. Untuk itu, beliau berhasil mengukir namanya di nusantara dan kini peristiwa itu diabadikan sebagai nama perguruan tinggi ternama di Sulawesi Tenggara, Universitas Halu Oleo (UHO).

Kini masyarakat senantiasa memelihara seni beladiri silat Ewa Wuna dengan mendirikan perguruan-perguruan silat secara swadaya. Di beberapa daerah kecamatan, bahkan masih diajarkan secara turun temurun dan senantiasa dipentaskan pada acara adat seperti Acara Aqiqah maupun Acara Pernikahan.

Andai saja seni beladiri Ewa Wuna dikemas dengan sentuhan pembangunan, perguruan-perguruan yang mengajarkan silat Ewa Wuna itu dimodali dengan dana Negara tentu akan lain ceritanya. Atau para ahli ekonomi, manajemen atau ahli ilmu sosial lainnya merumuskan bersama pemerintah agar spirit atau sikap hidup silat Ewa WUna ditransformasikan menjadi sumber bahkan semangat juang pembangunan daerah. Tentu daerah tak sibuk memikirkan komoditi budaya apa yang bisa dijual untuk mengembangkan pariwisata.

Semoga saja pihak pemerintah membaca uraian ini dan bisa memberi ilham untuk menindaklanjutinya. Untuk melihat bagaimana seni beladiri Ewa Wuna dipentaskan di salah satu Acara Pernikahan, simak video singkatnya berikut ini.

Wallahu alam bisawab [SRM]

MENEMBUS BATAS; Refleksi dan Telaah Kritis STIP Wuna

Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, sebagai pengganti Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989 melalui Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam Undang-Undang Sisdiknas yang baru tersebut antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan dan peserta didik.

dsc_1464.jpg
Suasana Kantor STIP Wuna (Foto by Rochmady)

Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, sebagai pengganti Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989 melalui Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam Undang-Undang Sisdiknas yang baru tersebut antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan dan peserta didik.

Bertitik tolak pada Undang-Undang Sisdiknas yang baru, pelaksanaan pendidikan untuk semua jenjang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Pada gilirannya, pelaksanaan pendidikan tinggi di daerah menjadi bagian dari tanggung jawab pengembangan daerah dimana lembaga pendidikan itu berdomisili. Dengan semangat Otonomi Daerah, pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi di daerah berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas yang baru telah mengamanatkan pemerintah pusat, daerah dan masyarakat berlaku sebagai regulator dan sekaligus sebagai users, terhadap proses dan pengembangan berbagai perguruan tinggi pada masing-masing daerah yang tetap mengedepankan pendidikan berbasis pada sumberdaya lokal.

Upaya penyediaan, peningkatan dan pengembangan dan atau perubahan lembaga pendidikan tinggi di daerah khususnya di Kabupaten Muna memiliki tantangan sekaligus peluang tersendiri baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal kelembagaan, beberapa kendala yang dihadapi oleh penyelenggara pendidikan tinggi adalah peningkatan mutu pelayanan pendidikan serta adanya keinginan untuk melakukan perubahan bentuk dan pengembangan kelembagaan ketingkat yang lebih tinggi. Kondisi ini melahirkan tantangan sekaligus peluang baru bagi kelembagaan pendidikan tinggi itu sendiri untuk melakukan perbaikan secara kedalam, terkait pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Hambatan yang lebih spesifik dari komponen Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tenaga pendidik yang tentunya daerah memiliki keterbatasan daya dukung sumberdaya manusia untuk menunjang proses dan pengembangan pendidikan tinggi. Hambatan ini menjadi tantangan baru sekaligus sebagai peluang yang cukup besar bagi lembaga pendidikan tinggi dalam upaya perubahan dan pengembangan pelaksanaan pendidikan untuk merekrut tenaga-tenaga muda yang lebih kompeten dan energik di bidang masing-masing terkait potensi daerah untuk dikembangkan dan dimanfaatkan.

Secara eksternal kelembagaan, di daerah Kabupaten Muna belum tersedia suatu lembaga pendidikan yang bertaraf Nasional maupun Internasional sebagaimana amanat Undang-Undang Sisdiknas yang baru. Suatu tantangan sekaligus peluang bagi kelembagaan pendidikan tinggi untuk melakukan perubahan dan pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi yang pada gilirannya akan menunjang peningkatan peran serta dari stakeholder dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

Selain beberapa tantangan dan peluang tersebut, ada masalah yang cukup aktual dan meresahkan masyarakat, seperti pemberian gelar-gelar instan, pembuatan skripsi atau tesis palsu bahkan disertasi palsu, ijazah palsu dan lain-lain. Dengan semangat Undang-Undang Sisdiknas yang baru, masalah-masalah ini telah diatur dan diancam sebagai tindak pidana dengan sanksi yang juga telah ditetapkan, akan tetapi praktek ini terus terjadi di berbagai lingkungan perguruan tinggi hingga masih cenderung menghantui masyarakat, terlebih bagi mereka yang memang mengikuti proses pendidikan itu dengan baik.

dsc_1467.jpg
Halaman kampus STIP Wuna Raha (Foto by Rochmady)

Peran Pemerintah Daerah
Pertanggungjawaban penyediaan, pelaksanaan dan pengembangan pendidikan khususnya pendidikan tinggi di daerah yang berbasis pada sumberdaya lokal daerah mutlak dilakukan. Penyediaan, peningkatan pelayanan dan pengembangan pendidikan khususnya pendidikan tinggi di daerah khususnya di Kabupaten Muna menyisahkan berbagai masalah dan tentunya tersimpan suatu peluang dan harapan untuk dikembangkan.

Berbagai masalah yang muncul salah satu diantaranya adalah banyaknya usia belajar khususnya yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, lebih memilih belajar di luar daerah dibanding dengan memilih perguruan tinggi lokal.

Salah satu langkah terobosan yang sering disampaikan oleh Bupati Muna adalah peningkatan atau dalam bahasa Peraturan Kementerian Pendidikan No 234/U/2000 disebut sebagai perubahan bentuk perguruan tinggi. Yang akan dikembangkan adalah Sekolah Tinggi Pertanian Wuna menjadi bentuk Universitas. Melihat potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Muna, harapan ini menjadi sesuatu yang tidak berlebihan oleh karena cukup strategis dengan potensi yang cukup besar khususnya di bidang perikanan, pertanian, kehutanan, peternakan dan pengembangan sektor usaha dan jasa lainnya.

Secara kuantitatif, upaya penyediaan, peningkatan dan pengembangan maupun perubahan bentuk perguruan tinggi menjadi cukup beralasan.  Hal ini dapat kita lihat dari jumlah sekolah dan siswa yang ada. Khusus pada level pendidikan menengah atas yang akan mengisi kebutuhan mahasiswanya.  Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muna menunjukkan bahwa jumlah lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah menengah atas (SMA) pada tahun 2006/2007 mencapai 40 unit dengan jumlah siswa sebanyak 12.583 orang dengan rata-rata siswa sebanyak 314,58 orang per sekolah.

Tahun 2008/2009 jumlah tersebut mengalami penurunan dan tersisa 39 unit sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 12.138 orang dengan rata-rata siswa per sekolah sebanyak 311,23 orang per sekolah. Untuk lembaga pendidikan pada level pendidikan tinggi, dirasakan belum terjadi peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya dimana jumlah perguruan tinggi terdapat 3 kelembagaan pendidikan tinggi, yakni STAI Syarif Muhammad dengan jumlah mahasiswa sebanyak 692 orang pada tahun 2009/2010 dan sebanyak 689 orang pada tahun 2010/2011. Untuk Sekolah Tinggi Pertanian Wuna memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 618 orang pada tahun ajaran 2009/2010 dan sebanyak 720 orang pada tahun ajaran 2010/2011. Untuk lembaga pendidikan tinggi AKPER Reformasi, BPS belum merilis data jumlah mahasiswanya pada tahun yang sama.

Secara kualitatif dapat kita katakan bahwa jumlah lembaga pendidikan menengah sebanyak 39 unit menunjukkan bentuk pelayanan pendidikan yang sudah menjangkau hingga daerah-daerah kecamatan yang selama ini sulit untuk mengakses pendidikan menengah atas, terlihat dengan begitu besarnya jumlah siswa yang ada. Sementara kelembagaan pendidikan tinggi di daerah menunjukkan jumlah yang minim dibandingkan dengan peminat perguruan tinggi lain, sebut saja misalnya lembaga pendidikan tinggi lain yang membuka kelas jauh di daerah ini baik pada level sarjana maupun pascasarjana.

Jika kita berspekulasi bahwa dari 12.138 orang siswa yang tersebar pada 39 SMA menamatkan siswa pada setiap tahunnya masing-masing 100 orang siswa saja, maka secara keseluruhan terdapat 3.900 orang yang siap melanjutkan pendidikan dan atau mencari lapangan pekerjaan. Jika kita berspekulasi lebih jauh, para siswa yang siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebesar 50% di perguruan tinggi keluar daerah dan 30% mencari kerja dan sisanya putus sekolah, maka kita tentu dapat menghitung jumlah perekonomian yang seharusnya dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah dengan menyediakan ataupun mengembangkan suatu bentuk pendidikan tinggi di daerah dengan kualifikasi yang setara dengan pendidikan tinggi yang ada diluar daerah.

Logika sederhana yang dapat kita gunakan untuk mencoba sedikit memahami fenomena maraknya mahasiswa kelas jauh dan lembaga pendidikan tinggi lain di luar daerah tersebut membuka mata kita perihal begitu besarnya jumlah uang yang berasal dari masyarakat di daerah ini yang membawa uangnya ke daerah lain untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Lihat saja misalnya, 50% dari 3.900 orang yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sebesar 1.950 orang.

Jika setiap orang kemudian menghabiskan anggaran pembiayaan pendidikan sebesar Rp.500.000,- saja pada setiap bulannya di luar pembiayaan SPP, maka setiap bulannya tidak kurang dari Rp. 975.000.000,- dan setiap tahunnya dapat anda hitung sendiri. Dana sebesar itu mengalir dari kantong-kantong para orang tua yang sebagian besar berprofesi sebagai pegawai negeri.  Angka sebesar itu bagi kami bukan angka yang sedikit jika dibandingkan dengan PDRB daerah yang cenderung lebih kecil khususnya pada sektor penerimaan perdagangan, hotel dan restorant yang hanya mencapai Rp.576.387.430,- pada tahun 2010.

Jika sekiranya di daerah ini terdapat satu bentuk kelembagaan pendidikan tinggi dengan kualifikasi yang setara dengan lembaga pendidikan yang ada diluar, maka dapat kita pastikan angka-angka tersebut diatas tidak akan keluar daerah.  Selain itu pula anggaran sebesar itu akan membiayai dan menggenjot sektor-sektor penerimaan daerah. Selain itu, keinginan masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan pendidikan yang pada gilirannya akan meningkatkan keberdayaan ekonominya, menitipkan suatu harapan yang menjadi sebuah tantangan besar bagi lembaga pendidikan khususnya lembaga pendidikan tinggi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

Harapan besar masyarakat terhadap pemerintah daerah untuk memajukkan perekonomian masyarakat dalam bentuk perumusan dan pengimplementasian suatu upaya kebijakan dan program yang dapat menyentuh langsung persoalan menjadi sebuah tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah hari ini. Selain itu, harapan masyarakat untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilannya melalui lembaga pendidikan tinggi belum sepenuhnya dapat diwujudkan, oleh karena belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan tinggi.

Dengan berbagai masalah sekaligus tantangan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat perlu merapatkan barisan untuk menyusun suatu langkah-langkah strategis dan taktis serta cerdas untuk mengupayakan berbagai hal termasuk di dalamnya tetap mengupayakan tersedianya suatu lembaga pendidikan tinggi yang bertaraf Nasional dan bahkan Internasional guna menunjang pembangunan di daerah. Upaya dimaksud mesti disusun dalam satu kerangka dan semangat untuk peningkatan mutu pendidikan.

Pemerintah daerah mesti melakukan langkah terobosan dengan perubahan terhadap kemudahan dan murahnya dalam mengakses pendidikan baik itu pendidikan dasar, menengah dan lebih khusus pendidikan tinggi.

Perubahan dimaksud adalah bukan hanya perubahan yang sifatnya hanya bergantinama dan bentuk semata, akan tetapi mesti ada perubahan yang lebih mendasar. Perubahan mendasar dimaksud adalah perubahan cara pandang (paradigma) dan manajemen pelaksanaan pendidikan. Untuk itu, maka dibutuhkan suatu kepemimpinan yang visioner dan berwibawa.

Perubahan bentuk STIP Wuna menjadi Universitas, harapankah?
Seiring dengan perjalanan waktu, Sekolah Tinggi Pertanian Wuna telah mengambil peran dalam perkembangan maupun stagnasi pendidikan dan perekonomian daerah. Lembaga pendidikan tinggi ini berada di tengah-tengah masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan, baik itu perubahan pola pikir hingga perubahan tata laku dan perubahan aspek-aspek produksi.  Pada kenyataannya, lembaga pendidikan Sekolah Tinggi Pertanian Wuna telah ikut berperan dalam menghasilkan dan mengawal perubahan sosial masyarakat.

Transformasi dan perubahan secara internal maupun secara eksternal kelembagaan, dapat berupa transformasi dan perubahan cara pandang maupun transformasi dan perubahan skill dan teknologi dalam mengolah sumberdaya alam di daerah hal ini ditunjukkan dengan banyaknya alumni perguruan tinggi ini yang berperan di pemerintahan. Peningkatan dan perbaikan yang telah dilakukan selama ini semestinya ikut mentransformasikan lembaga pendidikan itu sendiri untuk memperbaiki diri dan lingkungannya menjadi lembaga pendidikan setingkat Universitas.

Secara internal, transformasi dan perubahan perguruan tinggi dari Sekolah Tinggi menjadi Universitas dimestikan dengan memenuhi prasyarat pendukung perbaikan dari segi akreditasi untuk program studi yang dikelola harus terakreditasi dengan baik.  Selain itu kebutuhan akan sarana dan prasarana pendukung kegiatan tri dharma perguruan tinggi tidak boleh diabaikan. Salah satu diantaranya adalah kebutuhan akan adanya fasilitas perpustakaan, laboratorium dan sarana ruang belajar mengajar dan ruang kreatifitas mahasiswa dan dosen yang memadai, seperti unit-unit kegiatan mahasiswa dan lebaga-lembaga kajian yang merupakan pengejawantahan dari pendukung kegiatan tri dharma perguruan tinggi.  Untuk skala STIP Wuna maupun AKPER Reformasi, prasyarat pendukung tersebut belum memadai bahkan tidak ada. Terlebih harapan untuk melakukan perubahan dan pengembangan bentuk perguruan tinggi tersebut untuk menjadi Universitas.

Menjadi tidak berlebihan jika dikatakan bahwa lembaga pendidikan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Wuna harus melakukan langkah-langkah strategis dan taktis demi mencapai keinginan untuk menjadikan lembaga ini menjadi Universitas.

Diantara langkah-langkah tersebut adalah :

Pertama, STIP Wuna harus memperbaiki aspek manajemen dan mekanisme kerja kelembagaan, agar seluruh proses yang terjadi lebih menunjukkan nuansa akademisnya.

Kedua, sesegera mungkin menyelesaikan masalah dan hal-hal yang terkait dengan sumberdaya dosen dan tenaga pendidik yang dimiliki. Oleh karena, masih banyaknya tenaga pengajar yng berstatus sebagai pegawai negeri sipil daerah.

Ketiga, sesegara mungkin memperbaiki aspek sumberdaya modal untuk mendukung terselenggaranya proses pendidikan yang baik demi tercapainya tujuan pendidikan.

Ketika hal tersebut tidak dapat berjalan sepihak tanpa mendapat dukungan berarti baik dari masyarakat sebagai input proses maupun dari pemerintah daerah sebagai users output prosesnya.

Percepatan perubahan bentuk menuju Universitas, apakah hanya sebuah mimpi?

[SRM]